ADABAIKNYA PEMILUKADA DIKEMBALIKAN KE DPRD

SORONG- MASYARAKAT  BERPENDAPAT ADABAIKNYA  PEMILIHAN KEPALA DAERAH TIDAK LAGI DILAKUKAN SECARA LANGSUNG, ALASANNYA, PILKADA LANGSUNG MEMBOROSKAN ANGGARAN DAN BIAYA NEGARA, DAN GAMPANG MENIMBULKAN KONFLIK, KARENA ITU PEMILIHAN  KEPALA DAERAH DIUSULKAN DIPILIH OLEH DPRD.

MASYARAKAT MENGANGGAP PILKADA LANGSUNG MERUPAKAN PEMBOROSAN, PEMILUKADA DIUSULKAN TIDAK LAGI MENGGUNAKAN MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT,  MELAINKAN DIPILIH OLEH DPRD.

PASANGAN CALON PILKADA DI DAERAH DIPERKIRAKAN DAPAT MENGHABISKAN DANA, KURANG LEBIH SEKITAR SERATUS MILLIAR RUPIAH UNTUK IKUT DALAM PEMILUKADA LANGSUNG.

HAL INI TIDAK SEBANDING DENGAN PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH KEPALA DAERAH  SELAIN MENGHABISKAN DANA YANG BEGITU BESAR, PILKADA SECARA LANGSUNG JUGA BERPOTENSI MENIMBULKAN KONFLIK.

WAKIL KETUA SEMENTARA DPRD KOTA SORONG, ISAK RAHARENG, SH, KEPADA CWM CHANNEL MENGATAKAN PIHAKNYA SANGAT SETUJU DENGAN PEMILUKADA LEWAT DPRD, ITU BERARTI NEGARA DAPAT  MENGEFISIEN ANGGARAN PEMILUKADA LANGSUNG YANG DIANGGAP PEMBOROSAN ANGGARAN.

RAHARENG JUGA MENAMBAHKAN, PEMILUKADA LEWAT DPRD DAPAT MENGHINDARI KONFLIK YANG TERJADI DAN JUGA HAL-HAL YANG TIDAK DIINGINKAN.

HARAPAN MASYARAKAT, PEMILUKADA LEWAT DPRD SECEPATNYA DIRUMUSKAN OLEH PEMERINTAH, AGAR MEMPERKECIL KECURIGAAN MASYARAKAT DAN PENGHEMATAN ANGGARAN.

APALAGI HAMPIR SELURUH PEMILUKADA DI PAPUA MENIMBULKAN KONFLIK DAN SAMPAI PADA MEMECAH BELAH KEHARMONISAN MASYARAKAT. 

BAHKAN SELALU YANG KALAH MENGGUGAT HASIL PEMILUKADA KE MAHKAMAH KONSTITUSI, MK, DENGAN ALASAN PENYELENGGARAANNYA TIDAK JUJUR.

OLEH SEBAB ITU, PEMILUKADA LANGSUNG TIDAK COCOK DITERAPKAN DI PAPUA DAN PAPUA BARAT, NAMUN PERLU DISELENGGARAKAN PEMILIHAN YANG BERSIFAT KHUSUS DAN BERBEDA DIBANDING DAERAH LAINN, SATU-SATUNYA JALAN DIKEMBALIKAN KE DPRD.(w.o.m)